Tempat Berbagi Dalam Berbagai Ilmu Pengetahuan

Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). 

Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika Pemerintah Indonesia menggunakan UUDS (undang-undang dasar sementara) 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut juga dengan Demokrasi Liberal sebab sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. masa ini berlangsung mulai pada 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959.

Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) 

1. Perkembangan Politik. 

a. Sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer yang artinya, Kabinet disusun berdasarkan perrimbangan kekuasaan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja dengan kata lain, parlemen sangat berkuasa. Jika kabinet di anggap tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya.

Sistem Kabinet yang digunakan di masa demokrasi parlementer adalah Zaken Kabinet yaitu suatu kabinet yang menterinya dipilih atgua berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. 

Masa Demokrasi parlementer memiliki ciri yaitu banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Dari tahun 1950-1959 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet disetiap tahunnya yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet dan membuat program - program kabinet tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Sistem Kepartaian.

Sistem kepartaian yang di anut pada masa ini ialah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang terdiri dari banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan mengakibatnya munculnya persaingan antarpartai yang cenderung hanya memperjuangkan kepentingan golongan  dari pada kepentingan nasional.

Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan dimana partai -partai yang tidak memegang jabatan dan peranan penting didalam kabinet,sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah.

Hal inilah yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan kabinet tidak berumur panjang serta menyebabkan program-program kerjanya tidak bisa berjalan dengan baik dan menyebabkan stabilitas politik, sosial, ekonomi serta keamanan juga terganggu.

c. Pemilu 1955.

Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 yang merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyenggaraan Pemilu ini menandakan telah berjalannya demokrasi di masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil meraka.

Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang sedangkan Pemilu tahap kedua dilaksanakan untuk memilih anggota dewan konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

d. Gangguan Keamanan.

Pemilu 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, namun ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintahan yang stabil. Para wakil rakyat yang terpilih hanya mementingkan partainya masing-masing sehingga pergantian kabnet masih saja terus terjadi yang berujung pada keadaan politik dan keamanan yang tidak stabil.

Hal tersebutlah yang mengakibatkan munculnya berbagia pergolakan di barbagai daerah yang mengarah kepada aah pemberontakan dengan niat ingin memisahkan diri dari NKRI. Beberapa pemberontakan tersebut antrara ;ain sebagai berikut :

1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Tujuan gerakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara bagian RIS yang di pimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) 
2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Penyebab pemberontakan RMS yang dipimpn oleh Mr.Dr, Christian Robert Steven Soumokil ini yaitu masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah jawa.

3. Pemberontakan Andi Azis.

Pemberontakan ini berawal dari tuntutan Andi Azis dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar dimana pada saat ini, di Makassar sering terjadi bentrokan antara propersatuan dengan kelompok pro-negara federal. Namun, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dan rasa ketidak puasan di kalangan pasukan Andi Asiz yang kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar seperti Pos-pos militer, lapangan terbang, kantor telekomunikasi, dan lainnya.

4. Pemberontakan PPRI dan Permesta.

Penyebab pemberontakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemeritnah pusat dan pemerintah daerah yang berawal dari ketidak puasan akan jatah keuangan yang di berikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan dan berujung pada rasa ketidak percayaan terhadap pemerintah pusat. 

Selanjudnya dibentuklah gerakan dewan yakni,

- Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh Letkol Ahmad Husein.
- Dewan Gajah di Sumatera Utara Oleh Letkol Simbolon.
- Dewan Garuda di Sumatera Selatan oleh Letkol Barlian, dan 
- Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venjte Sumual.

Ketua dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemeritnah pusat yaitu " menyatkan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam yang berujung pada penolakan pemerintah terhadap ultimatum tersebut dan pemberhentian terhadap Letkol Achmad Husaein secara tidak hormat.

5. Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.

Pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan diantaranya antaranya adalah sebagai berikut :

a. Konferensi Asia Afrika (KAA).

Tangal 18-24 April 1955 di seleggarakan konferensi Asia Afrika di bandung yang dihadiri oleh 29 Negara. Penyelenggaraan Konferensi ini membawa keuntungan bagi Indonesia sebab pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka menjadi naik sebab kemampuannya menyenggarakan konferensi tingkat Internasional. 

Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. KAA juga berpengaruh terhadap dunia Internasional dimana setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan keduduan sebagai negara berdaulat penuh dan KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.

b. Deklarasi Djuanda.

Sebelum deklarasi djuanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Pembatasan atas wilayah perairan Indonesia yang hanya 3 mil di ukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia.

Kondisi ini menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah Indonesia, maka dari itu, dengan melihat kondisi ini kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut menyebabkan luas wilayah Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi.

Demikian Penjelasan tentang perkembangan politik di masa demokrasi parlementer diatas, semoga bermanfaat dan terimakasih.
Sumber : Kemendikbud-RI_Jakarta,2018
Penulis : Iwan Setiawan, dkk
Penelaah: Baha Uddin, dkk
Pereview : Mulyana

Advertisement 2

Perkembangan Politik di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Edhokasilmu

0 komentar:

Posting Komentar