Perkembangan Politik Indonesia Pada Masa Kemerdekaan
Perkembangan Politik Indonesia Pada Masa Kemerdekaan.
1. Republik Indonesia Serikat.
Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi beru tersebut, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia yakni
 |
| Perkembangan Politik Indonesia Pada Masa Kemerdekaan |
- Negara bagian yang meliputi : Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.
- Satuan-satuan kenegeraan yang meliputi : Kalimantan Barat, Timur, Tenggara, Banjar, Dayak besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.
- Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.
Sistem pemeritahan RIS dipegang oleh Presiden dan menteri-menteri di bawah perdana menteri. Terpilih sebagai Presiden RIS adalah Ir. Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS Tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS pda tanggal 20 Desember 1949.
2. Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata tidak sesuai dengan cita-cita bangsa sebagai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, Muncul pergerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negarfa Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat di negara negara bagian melakukan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut untuk kembali ke dalam NKRI.
Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan - satuan kenegaraan telah bergabung dengan republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, akhirnya kedua negara bagian tersebut akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke NKRI yang kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan Negara Kesatuan dengan pemerintah RI pada 12 Mei 1950.
Di tanggal 19 Mei 1950, ditanda tangani sebuah piagam persetujuan antara RIS dan pemerintah RI yang menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melakukan pembentukan negara kesatuan. Republik Indonesia Serikat akhirnya di bubarkan dan berganti menjadi Negarfa Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 dan bersamaan dengan itu, kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya.
3. Gangguan Keamanan.
a. Pemberontakan PKI Madiun 1948.
Pemberontakan ini terjadi tanggal 18 September 148 dipimpin oleh Muso yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan tersebut berhasil di tumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat dibawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan kolonel Sungkono.
b. Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia).
Pemberontakan ini adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia dimana pemberontakan tersebut akhirnya menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Aceh, Sulaesi Selatan, dan Kalimantan.
1. Jawa Barat.
Pemberontakan di Jawa Barat di pimpin oleh S.M Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia yang diwujudkannya melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di desa Cisayong, Jawa Barat dan pada akhirnya mengatasinya dengan melakukan operasi Pagar Betis di Gunung Geber yang berhasil menangkap Kantosuwiryo pada tganggal 4 Juni 1962.
2. Sulawesi Selatan.
Pemberontakan di Sul-Sel di pimpin oleh Kahar Muzakkar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan kedalam lingkungan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Selain itu juga berkeinginan untuk menjadi pemimpin dan anggota APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakkar bersama dengan pasukannya melarikan diri kehutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan pemberontak Kahar Muzakkar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyiannya berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil di tumpas oleh TNI.
3. Aceh.
Pemberontkan DI/TII Aceh di pimpin oleh Daud Beureuh yang merupakan mantan Gubernur Aceh yang disebabkan oleh satatus Aceh yang semula menjadi daerah istimewa di turunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang akhirnya kebijakan tersebut di tentang oleh Daud sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini di tumpas melalui aksi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga pada tanggal 17-28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut berhasil di capai penyelesaian secara damai.
4. Kalimantan Selatan.
Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan di pimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas dan pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tinggi TII ( Tentara Islam Indonesia). Pada tahun 1963 pemberontakan ini berhasil di tumpas dengan menangkap Ibnu Hajar dan juga anak buahnya.
Sumber : Kemendikbud-RI_Jakarta,2018
Penulis : Iwan Setiawan, dkk
Penelaah: Baha Uddin, dkk
Pereview : Mulyana