Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pelaksanaan Demokrasi Periode 1998 – Sekarang di Indonesia

Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil.

Pelaksanaan Demokrasi Periode 1998 – Sekarang


Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi hampir diseluruh negara ini yang akibatnya dapat ditebak, pemeritnah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan maret tahun 1998) terperosok kedalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Pelaksanaan Demokrasi Periode 1998 – Sekarang di Indonesia
Pelaksanaan Demokrasi Periode 1998 – Sekarang di Indonesia

Dari dunia Internasional, terutama oleh Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh Mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncuknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh.

Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah, antara lain resuffle (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tertapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada hari Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung.

DPR tidak dapat berfungsi sebab diambil alih oleh mahasiswa . saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto kepada Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbentuknya proses demkratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun.

Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut;

- Kebebasan Pers.


Diberikannya kebebasan kepada pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam bangsa dan negara.

- Sistem Multi Partai.


Diberlakukannya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya.

Dua hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie tersebut merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksnaan demokrasi Indonesia pada masa selanjudnya. Demokrasi diterapkan negara kita pad aera reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 – 1959.

1. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.    

Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan  jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncuknya pada tahun 2004 rakyat dapat langsung memilih wakil di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu mulai tahun 2005 kepala daerah pun  dipilih langsung oleh rakyat.

2. Rotasi kekuasaan.

Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemeritnah pusat hingga pada pemeritnah tingkat desa.

3. Rekrutmen politik terbuka.

Pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi.

4. Pemenuhan hak dasar rakyat.

Sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesemournaan. Akan tetapi jalan terjal menuju tujaun tersebut tentu saja selalu ada penghalangnya. Tugas kita saat ini adalah mengawal demokrasi ini agar supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan.

Demikian penjelasan singkat tentang Pelaksanaan Demokrasi Periode 1998 – Sekarang di Indonesia tersebut diatas dan masih ada uraian menarik lainnya yang masih berkaitan dengan ulasan singakt diatas yang membahas tentang Pelaksanaan Perilaku Nilai dan Karakteristik Negara yang Demokratis, semoga bermanfaat dan terimakasih.
Sumber: PKN-Kemdikbud_RI.