Tempat Berbagi Dalam Berbagai Ilmu Pengetahuan

November 26, 2019

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Pernyataan tersebut tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga kita dan sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Tindakan yang paling baik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya faktor – faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut.


Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

A. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajian warga negara masih terjadi?


Banyak faktor penyebab kenapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih saja terjadi diantaranya adalah sebagai berikut;

  • Mementingkan diri sediri (Egois)
  • Tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.
  • Tidak memiliki sikap toleran.
  • Menyalahgunakan kekuasaan.
  • Tidak tegasnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum,
  • Menyalahgunakan teknologi.


Apa bila faktor penyebabnya muncul, maka pelanggaan hak dan kewajiban warga negara tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Berikut ini beberapa uraian tentang upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perilaku yang bertentangan dengan hukum, dan juga menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum.

b. Pengoptimalan peran lembaga – lembaga selain lembaga tinggi negara.

Pengoptimalan peran lembaga – lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Seperti KPK, Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melakukan upaya peningkatan pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai macam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.

d. Pengawasan terhadap penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga – lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Penyebaran prinsip kesadaran bernegara.

Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan – kegiatan keagamaan dan kursus.

f. Profesionalisme kemanana dan pertahanan.

Meningkatkan profesionalisme lembaga kemanan dan juga lembaga petahanan negara.

g. Kerja sama antar kelompok dan golongan.

Meningakatkan kerja sama yang baik dan harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar dapat saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing – masing.

B. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut?


Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Sebagai warga negara yang baik dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepatutnya sikap dna perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Selin dari melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh lembaga – lembaga negara penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut diantaranya sebagai berikut.

a. Lembaga kepolisian.

Betanggung jawab terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana umum seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lainnya serta tindak pidana terorisme dan pelanggaran lalu lintas.

b. Lembaga TNI (Tentara Nasional Indonesia).

TNI melakukan penanganan terhadap kasus – kasus yang berhubungan dengan gerakan separatis, ancaman dari luar maupun dari dalam dan sebagainya.

c. Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

KPK melakukan penanganan terhadap kasus – kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara.

d. Lembaga Peradilan.

Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Demikian uraian singkat terebut diatas, semoga bermanfaat dan terimakasih.
Sumber:PKn-Kemdikbud-RI.2018.

Advertisement 2

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Edhokasilmu

0 komentar:

Post a Comment

Mohon Saran dan Masukan yang Relefan untuk Blog ini pada kolom komentar. Terimakasih